penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021

SIGI- Bertempat di ruang rapat Bupati, Pjs Bupati Sigi Sisliandy, S.STP., M.Si, didampingi Sekda Kab. Sigi Muh. Basir, SE, MP, Kaban BKAD Sigi Hajar Modjo, SE, MM mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 melalui video conference, Rabu, 25 November 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
 
 
Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh menteri, para pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.
 
 
Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar setelah DIPA diserahkan, seluruh pihak bergerak cepat, segera belanjakan dan manfaatkan, bulan Desember 2020 telah melakukan lelang, sehingga untuk gerakan ekonomi pada kuartal pertama tahun bulan Januari 2021 telah terlaksana. Indonesia pada tahun 2020 merupakan tahun yang sulit yaitu adanya pandemi global Covid-19. Dimana pada tahun 2021 kita masih dalam masa ketidakpastian sehingga kecepatan, ketepatan dan akurasi menjadi karakter, serta kesehatan dan ekonomi harus segera pulih kembali. Fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 bertumpu pada kesehatan (vaksin, saroras kesehatan, laboratorium dan penelitian) perlindungan sosial ( bagi kelompok miskin dan rentan), pemulihan ekonomi ( dukungan untuk UMKM dan dunia usaha), serta reformasi struktural ( pada bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial).
 
 
Adapun penerima DIPA secara simbolis berdasarkan fokus belanja pemerintah tahun 2021 dan kinerja pengelolaan anggaran dan keuangan pada kegiatan tersebut terdiri dari 8 Kementerian, antara lain; Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan.
 
 
 
 
 
1919