Bupati Sigi menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan pengawasan pemulihan pasca bencana PADAGIMO

PALU- Bupati Sigi, Mohamad Irwan, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) pembahasan pengawasan pemulihan pasca bencana PADAGIMO khususnya terkait dengan pembangunan hunian tetap, bersama Pansus Padagimo DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu (1/7/2020) bertempat di ruang sidang utama kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Hadir juga pada kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi, anggota DPRD Kabupaten Sigi (Ayub Darawia), Kepala BPBD Kabupaten Sigi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Sekretaris BPBD Kabupaten Sigi, perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Sigi.

Terkait dengan pembangunan hunian tetap di wilayah Kabupaten Sigi, Bupati Sigi pada kesempatan itu menjelaskan bahwa masih ada hal-hal yang perlu dituntaskan di lokasi huntap di antaranya terkait dengan drainase, ketersediaan air, dan akses jalan. Sementara itu, untuk menanggulangi ketersediaan air, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah akan menyediakan mobil tangki air dan tandon air, sambil menunggu penyelesaian aliran air dari sungai paneki.
Rencananya pengisian huntap yang dibangun oleh Buddha Tzu Chi akan dimulai pada Minggu pertama Juli secara bertahap dengan memprioritaskan pada kelompok masyarakat tertentu misalnya lansia dan anak yatim.

Pada RDP yang juga dihadiri oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur diwakili Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat) dan pemerintah Kota Palu tersebut, Bupati Sigi, Mohamad Irwan, juga menyampaikan terkait dengan kondisi wilayah Kabupaten Sigi yang rawan bencana banjir di beberapa titik, di antaranya Desa Poi, Bangga, Tuva, Omu, Sibalaya Barat. Beliau menyampaikan di Sibalaya Barat sudah sekitar tujuh rumah warga yang hanyut akibat tergerusnya aliran sungai. Pemerintah daerah telah melakukan koordinasi baik secara lisan dan tertulis kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sulawesi III . "Kalau kita lihat kewenangan dan aturan, dan sebagainya kita tidak mampu. Bicara kewenangan BWS, Saya berhubungan beberapa kali, datang ke kantor, dan menyampaikan surat, hanya disampaikan kita tunggu dana. Tidak akan bisa", demikian beliau menjelaskan kondisi saat ini.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Sigi telah mengambil langkah diskresi di tengah keterbatasan alat dan anggaran yang ada, dengan memerintahkan penggunaan dana kontinjensi untuk menanggulangi kondisi saat ini. Selain itu, Dinas PUPR Kabupaten Sigi juga telah bersurat kepada Bupati Sigi terkait permohonan pengambilan batu gajah untuk melakukan pembendungan pinggiran sungai yang tergerus. Seperti diketahui bahwa program Sigi Hijau pemerintah daerah, tidak mengijinkan pengambilan batu gaja untuk alasan ekonomi. Namun untuk alasan sosial, Bupati Sigi telah menanggapi permohonan Dinas PUPR tersebut, dan memerintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Camat Dolo Barat dan Kepala Desa Kalukutinggu. Dinas PUPR telah melakukan pertemuan dengan Camat, Kepala Desa, dan masyarakat setempat di lokasi pengambilan batu gajah, dan masyarakat sangat memahami kondisi dan tujuan penggunaan batu gajah tersebut, untuk membendung wilayah sungai di Sibalaya Barat yang tergerus dan menghantam rumah warga.

Di forum RDP tersebut, Bupati Sigi berulangkali menyampaikan agar pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Tengah dapat segera turun langsung dan melihat kondisi masyarakat di lokasi-lokasi tersebut, yang memang sangat membutuhkan bantuan dan penanganan segera. Beliau menuturkan kondisi masyarakat sangat tidak berdaya, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan alat yang dimiliki Pemda Kabupaten Sigi untuk menangani sendiri kondisi tersebut. "Mohon setelah sidang ini kita dapat melihat langsung ke sana. Hari ini mereka mulai bekerja (melakukan pembendungan)", demikian beliau menutup penyampaiannya dengan harapan kondisi ini bisa segera ditanggulangi bersama.